PJI JAWA BARAT

Workshop tentang Inflasi untuk Jurnalis

Ditulis Oleh Ainur Rahman

Bandung, PJINEWS.COM - Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) daerah Jawa Barat bekerjasama dengan Dewan Pers menggelar workshop bertemakan inflation target framework di Hotel Permata Garden, Bandung pada Sabtu-Minggu (19-29/4) untuk para 'pemburu berita' atau jurnalis. Dalam acara yang berlangsung dua hari itu, peserta pelatihan dibekali tentang berbagai persoalan yang berkaiatan dengan inflasi. Mulai persoalan penyebab inflasi secara global hingga dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah. Gubernur Bank Indonesia Hartadi A Sarwono yang hadir sebagai pemateri menjelaskan tentang peranan BI dalam pengendalian inflasi dan akselarasi pembangunan daerah sekarang ini. Dari survei BI dan Badan Pusat Statistik (BPS), Dalam emapat tahun terakhir, laju inflasi 34 dari 45 kota di Indonesia di atas rata-rata inflasi nasional. Bobot inflasi 34 kota itu sebesar 50,9 persen. Kelompok bahan makanan memberikan kontribusi besar terhadap inflasi. Sebabnya, lanjut Hartadi ada dua. Pertama, mata rantai distribusi yang terlalu panjang. Kedua, peran tengkulak dalam menentukan harga jual produk pertanian yang terlalu besar. Selain Hartadi, juga hadir sebagai pemateri Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo yang membeberkan tentang Nasib Indonesia dalam Gejolak Pangan Dunia. Dalam pemaparannya, menurut Siswono, Indonesia yang saat ini sedang mengalami krisis pangan, bukan karena tidak adanya pangan, tetapi disebabkan empat hal. Pertama, ketergantungan pada pangan impor meningkat. Kedua, kualitas pangan rakyat yang relatif kurang baik. Ketiga, rakyat Indonesia digiring untuk menjadi pemakan roti dan mie yang bahan bakunya dari gandum. Keempat, banyak investor yang mengalihkan arena permainan ke perjudian di bursa komoditas. Sementara itu, Ekonom dari Universitas Padjajaran Ina Primiana menjelaskan, ketika harga kebutuhan bahan pokok terus melonjak, maka tingkat inflasi makin meningkat. Ketidakstabilan harga tersebut terjadi bukan disebabkan oleh kebijakan moneter, namun ada ketidakberesan dalam kebijakan fiskal dan sektor ril. "Antara lain, tidak adanya kemandirian pangan dan masih mengandal pada impor, ketidaksiapan input dalam negeri dan ada ketidakpercayaan terhadap produksi dalam negeri oleh pengusaha kita," jelas perempuan berkacamata itu. Dalam workshop tersebut, para jurnalis juga dibekali bagaimana memilih angle berita dan teknik penulisannya. Yang tak kalah penting, penyegaran terhadap kode etik jurnalistik juga disampaikan oleh Dewan Pers.Sumber:PJINEWS.COM