Media cetak dan elekronik nasional gencar memberitakan ancaman (sebagian pihak bahkan menyebutkan sudah) krisis pangan yang dialami negeri ini. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Berikut pemikiran Siswono Yudo Husodo, mantan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang menjadi salah seorang pembicara sekaligus narasumber pada workshop itu.
Minggu, April 27, 2008
Tekanan inflasi dunia dalam tiga bulan pertama tahun ini cenderung meningkat. Tren ini secara umum disebabkan tingginya harga komunitas dunia, terutama pangan dan energi. Kecenderungan ini berimbas langsung pada peningkatan indeks harga konsumtif (IHK) Indonesia pada triwulan pertama tahun ini.
Rabu, April 23, 2008
Workshop tentang Inflasi untuk Jurnalis |
Ditulis Oleh Ainur Rahman | |
Bandung, PJINEWS.COM - Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) daerah Jawa Barat bekerjasama dengan Dewan Pers menggelar workshop bertemakan inflation target framework di Hotel Permata Garden, Bandung pada Sabtu-Minggu (19-29/4) untuk para 'pemburu berita' atau jurnalis. Dalam acara yang berlangsung dua hari itu, peserta pelatihan dibekali tentang berbagai persoalan yang berkaiatan dengan inflasi. Mulai persoalan penyebab inflasi secara global hingga dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah. Gubernur Bank Indonesia Hartadi A Sarwono yang hadir sebagai pemateri menjelaskan tentang peranan BI dalam pengendalian inflasi dan akselarasi pembangunan daerah sekarang ini. Dari survei BI dan Badan Pusat Statistik (BPS), Dalam emapat tahun terakhir, laju inflasi 34 dari 45 kota di Indonesia di atas rata-rata inflasi nasional. Bobot inflasi 34 kota itu sebesar 50,9 persen. Kelompok bahan makanan memberikan kontribusi besar terhadap inflasi. Sebabnya, lanjut Hartadi ada dua. Pertama, mata rantai distribusi yang terlalu panjang. Kedua, peran tengkulak dalam menentukan harga jual produk pertanian yang terlalu besar. Selain Hartadi, juga hadir sebagai pemateri Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo yang membeberkan tentang Nasib Indonesia dalam Gejolak Pangan Dunia. Dalam pemaparannya, menurut Siswono, Indonesia yang saat ini sedang mengalami krisis pangan, bukan karena tidak adanya pangan, tetapi disebabkan empat hal. Pertama, ketergantungan pada pangan impor meningkat. Kedua, kualitas pangan rakyat yang relatif kurang baik. Ketiga, rakyat Indonesia digiring untuk menjadi pemakan roti dan mie yang bahan bakunya dari gandum. Keempat, banyak investor yang mengalihkan arena permainan ke perjudian di bursa komoditas. Sementara itu, Ekonom dari Universitas Padjajaran Ina Primiana menjelaskan, ketika harga kebutuhan bahan pokok terus melonjak, maka tingkat inflasi makin meningkat. Ketidakstabilan harga tersebut terjadi bukan disebabkan oleh kebijakan moneter, namun ada ketidakberesan dalam kebijakan fiskal dan sektor ril. "Antara lain, tidak adanya kemandirian pangan dan masih mengandal pada impor, ketidaksiapan input dalam negeri dan ada ketidakpercayaan terhadap produksi dalam negeri oleh pengusaha kita," jelas perempuan berkacamata itu. Dalam workshop tersebut, para jurnalis juga dibekali bagaimana memilih angle berita dan teknik penulisannya. Yang tak kalah penting, penyegaran terhadap kode etik jurnalistik juga disampaikan oleh Dewan Pers.Sumber:PJINEWS.COM |
Selasa, April 22, 2008
Senin, 21 April 2008 | 01:22 WIB
Bandung, Kompas - Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik dalam empat tahun terakhir, laju inflasi 34 dari 45 kota di Indonesia di atas rata-rata inflasi nasional. Bobot inflasi 34 kota itu sebesar 50,9 persen. Kelompok bahan makanan memberikan kontribusi besar terhadap inflasi.
Demikian diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A Sarwono dalam Workshop Soal Perbankan dan Inflasi yang diselenggarakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia, Sabtu (19/4) di Bandung.”Beberapa komoditas makanan penyumbang inflasi, antara lain kenaikan harga minyak goreng, cabai merah, dan mi,” ungkap Hartadi.
Menurut dia, pada bulan-bulan mendatang, makanan diperkirakan tetap menjadi penentu utama peningkatan inflasi. Selain itu, minyak tanah dan elpiji turut pula berperan karena tingkat kelangkaannya. Hartadi mengungkapkan, tekanan inflasi pada kuartal pertama tahun ini disebabkan naiknya harga komoditas di pasar dunia yang berakibat secara global, termasuk pada komoditas pangan dan energi nasional.
Tekanan ekonomi
Senin, April 21, 2008
News | nasional |
Jelang Pemilu 2009, Tokoh Tua Kembali Bermunculan | |||
Senin, 21/04/2008 | |||
BANDUNG (SINDO) – Jelang Pemilihan Umum/Pemilihan Presiden (Pemilu/Pilpres) 2009, kondisi politik nasional memanas.
Partai-partai politik (parpol) mulai melancarkan strategi politik. Para tokoh pun bermunculan menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden. Tidak terkecuali tokoh-tokoh sepuh. Setelah sebelumnya mantan Menteri Penerangan Harmoko menyatakan siap bersaing dalam Pemilu 2009 melalui Partai Kerakyatan Nasional (PKN) yang telah dideklarasikannya, kini giliran Ketua Dewan Penasihat Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudho Husodo yang mengaku siap dicalonkan menjadi presiden dalam Pilpres 2009.
Dia mengaku, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab dirinya untuk mengabdi bagi Tanah Air. ”Kalau memang saya masih dipercaya rakyat untuk memimpin bangsa ini, saya siap. Tapi kita tunggu saja nanti,” ungkap Siswono di sela-sela workshop Inflation Target Framework yang digelar Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Jabar di Bandung, Jawa Barat, kemarin.
Siswono juga mengaku dirinya sudah didekati beberapa parpol. ”Pokoknya ada partai yang sudah melirik saya, tapi lihat saja nanti kalau tiba waktunya,” ujar mantan Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Transmigrasi ini. Siswono yang sebelumnya menjadi pasangan Amien Rais sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2004 mengaku saat ini sudah menjalin komunikasi politik dengan parpol yang dulu mendukungnya.
(iwa ahmad sugriwa) Sumber : Sindo
====================================================================
Senin , 21 April 2008 , 00:38:04 wib
Siswono Yudo Husodo
Kalau Itu Amanat Kita Harus Siap
Oktora Veriawan
Pak Sis, sapaan Siswono, enggan menyebut partai mana saja yang mengusung namanya dalam bursa capres atau swapres. Namun partai yang sudah mendekatinya merupakan partai yang memiliki basis massa yang cukup banyak. "Jabatan itu amanat. Siapa pun itu, kalau itu amanat dari rakyat ya harus siap,"jelas Pak Sis, yang malam itu menggunakan tongkat penyangga akibat lututnya cedera. "Saya sudah berusia 65 tahun, masih banyak yang muda muda. Tapi kalau itu amanat, kita harus siap," imbuh mantan cawapres pada Pilpres 2004 ini. (tor)
sumber:tribunjabar
====================================================================================
Sabtu, April 19, 2008
INFO
(2) Dewan Pers tidak memeriksa pengaduan yang sudah diajukan ke polisi atau pengadilan.
(3) Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis atau datang ke Dewan Pers.
(4) Pengadu wajib mencantumkan nama dan alamat lengkap (nomor telepon, faksimil, email jika ada).
(5) Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan Pers Lantai VII, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Telepon: 021-3521488, faksimil: 021-3452030, Email: dewanpers@cbn.net.id.
(2) Pengadu mengajukan keberatan terhadap berita yang dianggap merugikan dirinya, lembaganya atau masyarakat.
(3) Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media internet menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi dan judul tulisan/program siaran, deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung.
(2) Jika pihak yang diadukan sudah dua kali dipanggil tidak datang, Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan.
(2) Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers dapat memanggil dan memeriksa pengadu dan yang diadukan.
(3) Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan tertentu melalui surat-menyurat.
(4) Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers dapat meminta pendapat pakar.
(2) Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, Dewan Pers tetap melanjutkan proses pemeriksaan untuk mengambil keputusan.
(2) Pemberitahuan Keputusan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi dari Dewan Pers disampaikan kepada para pihak yang bersengketa dan bersifat terbuka.
(2) Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu.
Sabam Leo Batubara, Wakil Ketua DEWAN PERS
Abdullah Alamudi, Anggota DEWAN PERS
Bambang Harymurti, Anggota DEWAN PERS
Bekti Nugroho, Anggota DEWAN PERS
Garin Nugroho, Anggota DEWAN PERS
Satria Naradha, Anggota DEWAN PERS
Wikrama Iryans Abidin, Anggota DEWAN PERS
Wina Armada Sukardi, Anggota DEWAN PERS
Sumber:www.dewanpers.org