TENTANG PJI JABAR
PERHIMPUNAN JURNALIS INDONESIA (PJI) lahir di era reformasi. Organisasi pers ini berupaya mengangkat semangat untuk mengisi ruang kebebasan pers yang merupakan alat vital demokrasi, menjadi tonggak kelahirannya.
Berlatar belakang untuk mendedikasikan dirinya dalam mewujudkan kehidupan pers yang bebas dan independen dengan tetap berpegang teguh pada moralitas dan prinsip-prinsip profesionalisme sebagai wujud atas cita-cita luhurnya untuk menciptakan kehidupan yang lebih demokratis dan sejahtera.
Era reformasi banyak melahirkan organisasi jurnalis. Sebuah pertanda bahwa lahan subur bagi ketersediaan ruang kebebasan bagi organisasi jurnalis. Akan tetapi nampaknya belum cukup untuk menampung peliknya masalah yang dihadapi profesi jurnalis.
Kita semua sadar atas perlunya banyak organisasi profesi untuk mewujudkan idealisme. Kesepakatan membentuk PJI sebagai wadah baru bagi jurnalis terbentuk dalam semangat berbagi untuk memecahkan masalah yang dihadapi jurnalis.
Sesuai akta pendirian PJI No 2 Tanggal 11 Januari 2006 pada notaris Meiyane Halimatussyadiah, SH, untuk menjalankan roda organisasi Ismed Hasan Putro saat itu disepakati sebagai Ketua Umum PJI. Sedangkan Fikar W. Eda terpilih sebagai Sekretaris Jendral PJI. Atas pertemuan dan kesepakatan tersebut, 15 Januari 2005 jadi tonggak kelahiran PJI. Pada 2011, Ketua Umum PJI dijabat Imam Prihadiyoko, wartawan Harian Kompas.
Langkah penghimpunan kekuatan dan konsolidasi di berbagai daerah lakukan. PJI menggelar serangkaian pelatihan dan diskusi bersama tokoh nasional dan jurnalis. Kegiatan tersebut bukan hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai daerah sebagai bentuk kristalisasi masalah yang ada. PJI merasa perlu memperhatikan masalah yang dihadapi jurnalis di daerah.
Di Jawa Barat sendiri, PJI Jabar dibentuk pada 7 November 2007. Para pengurus PJI Jabar dilantik Pengurus Pusat PJI pada 19 April 2008. Hingga kini eksistensi PJI di Jawa Barat terus diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang terfokus pada peningkatan profesionalisme jurnalis.
Tema yang diangkat sebagai respons atas berbagai peristiwa aktual yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kebebasan pers, dan masalah sosial lainnya. Dalam pelaksanaannya, PJI bekerja sama dengan banyak pihak mulai dari Dewan Pers, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Selain itu, PJI juga terlibat aktif dalam pembahasan Kode Etik Wartawan Indonesia bersama-sama dengan organisasi pers lainnya di bawah koordinasi Dewan Pers.
Seiring dengan makin solidnya organisasi secara internal, PJI menyadari bahwa masih ada satu langkah lagi untuk lebih maju dalam menjalankan roda organisasi ke depan. Hingga kini PJI tetap selektif dalam memilih anggota dengan berprinsip pada azas keprofesionalan.*
.JPG)
